Muhaimin Iskandar Minta Masyarakat Laporkan Masalah Pendidikan, Tanggapi Kasus Siswa Dihukum Belajar di Lantai

Jakarta, 11 Januari 2025 – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, meminta masyarakat untuk segera melapor kepada pemerintah jika menghadapi permasalahan, khususnya terkait dunia pendidikan. Pernyataan ini disampaikan menyusul insiden yang menimpa seorang siswa SD di Medan yang dihukum belajar di lantai akibat menunggak pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

“Kepada semua penyelenggara sekolah, baik swasta maupun negeri, kalau ada masalah, sampaikan kepada pemerintah,” ujar Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, saat ditemui di Gedung Konvensi TMPN Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (11/1/2025).

Cak Imin menegaskan bahwa tindakan guru yang menghukum murid tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). “Guru ini perlu diberikan edukasi oleh kepala dinas atau Pak Menteri Pendidikan. Pendidikan dasar dan menengah adalah prioritas pemerintah, sehingga jika ada masalah, segera laporkan agar kita bisa mencari solusi,” tambahnya.

Kronologi Insiden

Insiden ini bermula dari hukuman yang diberikan kepada seorang siswa kelas IV SD swasta di Kota Medan, berinisial MA, karena menunggak pembayaran SPP selama tiga bulan sebesar Rp 180.000. Hukuman tersebut berupa kewajiban belajar di lantai selama dua hari, yaitu pada 6 dan 7 Januari 2025, dari pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB.

Kamelia (38), ibu MA, mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran SPP disebabkan oleh belum cairnya dana Program Indonesia Pintar (PIP) pada akhir tahun 2024. “Saya tidak punya cukup uang untuk melunasi tunggakan. Dana PIP yang kami andalkan belum juga cair,” tuturnya.

Reaksi Publik dan Pemerintah

Tindakan guru tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak yang menilai hukuman tersebut tidak bijaksana dan melukai psikologis siswa. Insiden ini kembali mengingatkan pentingnya empati dan kebijakan yang mendukung siswa dari keluarga kurang mampu.

Muhaimin menegaskan bahwa pemerintah akan berfokus pada penyelesaian masalah di sektor pendidikan, terutama terkait kendala keuangan siswa. Ia juga meminta pihak sekolah untuk tidak memberlakukan hukuman yang merugikan siswa. “Mari kita ciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Kalau ada masalah seperti ini, pemerintah siap membantu,” katanya.

Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar lebih memperhatikan kondisi sosial ekonomi siswa dan mencari solusi yang lebih manusiawi dalam mengatasi masalah keuangan di sekolah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *