

Sejarah Pendirian dan Perjalanan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
1998: Awal Pendirian
21 Mei 1998: Presiden Soeharto lengser dari jabatan sebagai presiden setelah menghadapi desakan kuat dari berbagai lapisan masyarakat yang menginginkan reformasi total di berbagai aspek kehidupan bangsa. Peristiwa ini menjadi tonggak dimulainya Era Reformasi di Indonesia.
22 Mei 1998: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima banyak usulan dari warga Nahdliyin di seluruh Indonesia. Usulan-usulan tersebut mencakup ide pembentukan partai politik untuk mewadahi aspirasi politik warga NU. Beberapa nama partai yang diajukan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa. Simbol-simbol yang banyak diusulkan meliputi gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau.
3 Juni 1998: PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah untuk menanggapi usulan-usulan masyarakat. Rapat ini menghasilkan keputusan pembentukan Tim Lima, yang diberi tugas merancang langkah-langkah untuk memenuhi aspirasi politik warga NU. Tim ini terdiri dari:
KH Ma’ruf Amin (Ketua, Rais Syuriyah/Kordinator Harian PBNU).
KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU).
Dr KH Said Aqil Siroj, MA (Wakil Katib Aam PBNU).
HM Rozy Munir, SE, MSc (Ketua PBNU).
Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU).
20 Juni 1998: Untuk memperkuat tugas Tim Lima, PBNU memberikan Surat Tugas yang memberikan wewenang lebih besar. Dibentuk juga Tim Asistensi yang bertugas membantu Tim Lima dalam merangkum dan mengelaborasi usulan masyarakat. Tim Asistensi terdiri dari:
Arifin Djunaedi (Ketua, Wakil Sekjen PBNU).
H Muhyiddin Arubusman.
H.M. Fachri Thaha Maruf, Lc.
Drs. H Abdul Aziz, MA.
Drs. H Andi Muarli Sunrawa.
H.M. Nasihin Hasan.
H Lukman Saifuddin.
Drs. Amin Said Husni.
Muhaimin Iskandar.
26–28 Juni 1998: Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra, Cipanas. Dalam pertemuan tersebut, dirumuskan lima rancangan utama:
Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik.
Mabda Siyasi.
Hubungan Partai Politik dengan NU.
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Naskah Deklarasi.
23 Juli 1998 (29 Rabiul Awal 1419 H): Deklarasi resmi berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dilakukan di Jakarta. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa PKB adalah partai berbasis kejuangan, kebangsaan, terbuka, dan demokratis, yang mengusung semangat keagamaan, kebangsaan, dan demokrasi.
1999: Sukses Pemilu Perdana
PKB mengikuti Pemilu 1999 sebagai partai politik baru dengan basis massa Nahdliyin. Dalam pemilu ini, PKB meraih suara signifikan, yaitu 13.336.982 suara (12,61%) dan mendapatkan 51 kursi di DPR RI.
KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berhasil memanfaatkan momentum reformasi dan dukungan kuat dari masyarakat untuk membangun koalisi poros tengah. Melalui Sidang Umum MPR, Gus Dur terpilih sebagai Presiden RI dengan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden.
2004–2009: Periode Stabilitas
2004: PKB kembali menunjukkan eksistensinya dalam Pemilu 2004, meraih 12.002.885 suara (10,61%) dan mendapatkan 52 kursi di DPR RI. Partai ini tetap berada di lingkaran lima besar partai politik dengan basis dukungan yang kuat dari kalangan Nahdliyin.
2005–2008: PKB menghadapi tantangan internal berupa konflik kepengurusan yang melibatkan tokoh-tokoh senior NU. Meski demikian, PKB mampu mempertahankan basis massa dan eksistensinya di panggung politik nasional.
2009–2014: Penurunan dan Kebangkitan Kembali
2009: Pada Pemilu 2009, PKB mengalami penurunan suara yang signifikan, hanya meraih 5.146.302 suara (4,95%) dan mendapatkan 28 kursi di DPR RI. Penurunan ini disebabkan oleh konflik internal dan meningkatnya persaingan dari partai-partai baru.
2014: Di bawah kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), PKB berhasil bangkit kembali. Strategi politik yang efektif dan konsolidasi internal yang kuat membawa PKB meraih 11.292.151 suara (9,04%) dan mendapatkan 47 kursi di DPR RI. Cak Imin juga memperkuat hubungan antara NU dan PKB melalui program politik silaturahim dan penguatan kantong-kantong Nahdliyin.
2015: Pengaruh di Pilkada Serentak
Dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015, PKB berhasil mengantarkan 85 pasangan calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Keberhasilan ini menunjukkan pengaruh PKB sebagai partai berbasis nasionalis religius yang solid dan mampu berkompetisi dalam dinamika politik lokal.