Kota Batu, 9 Februari 2024 – Wali Kota Batu terpilih, Nurochman atau yang akrab disapa Cak Nur, menanggapi kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan penuh optimisme. Meski kebijakan ini berpotensi memengaruhi sektor ekonomi, khususnya pariwisata, Cak Nur memastikan akan mencari solusi agar pertumbuhan ekonomi Kota Batu tetap berjalan dengan baik.

Kebijakan efisiensi anggaran tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satu dampaknya adalah pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas, rapat, dan seminar yang selama ini sering diadakan di hotel-hotel Kota Batu. Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak negatif pada sektor pariwisata dan dunia usaha di kota yang sangat bergantung pada industri wisata.

Namun, Cak Nur tetap yakin bahwa Kota Batu dapat mengatasi tantangan ini. Ia menegaskan akan memanfaatkan sumber pendanaan di luar APBD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. “Kami sudah memiliki forum CSR yang dapat membantu membiayai beberapa program strategis, termasuk program 1000 sarjana,” ujar kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut pada Jumat (09/02/2024).

Selain itu, Cak Nur juga menyoroti pengurangan kegiatan perjalanan dinas dan studi banding sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi. Meski demikian, ia memastikan fokus utama adalah memastikan anggaran yang ada dapat lebih optimal digunakan untuk program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Lebih lanjut, Cak Nur menekankan perlunya kajian mendalam terkait potensi dampak kebijakan efisiensi terhadap dunia usaha dan tenaga kerja di Kota Batu. “Kami akan melakukan review terlebih dahulu untuk melihat dampaknya di daerah. Jangan sampai kebijakan ini berimbas buruk pada pekerja,” tegasnya.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah dirancang, Cak Nur tetap optimis bahwa Kota Batu dapat menjaga stabilitas ekonomi dan terus berkembang meskipun menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.