Penanganan PMK di Jawa Timur, DPRD Minta Pemerintah Kompak dan Serius

Surabaya – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Muhammad Mugni, meminta pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota untuk berkolaborasi dalam menangani merebaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi di Jawa Timur.

“Pemerintah pusat dan daerah harus kompak dalam penanganan PMK di Jatim. Jika kompak, maka penanganannya tidak tumpang tindih sehingga hasilnya maksimal,” ujar Mugni saat dikonfirmasi, Rabu (8/1/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan pentingnya pemetaan wilayah yang menjadi epicentrum penyebaran PMK. Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera mengumumkan status darurat PMK, jika diperlukan.

“Untuk daerah-daerah yang belum terdampak, pemerintah harus segera melakukan langkah preventif, termasuk vaksinasi pada sapi milik warga,” tambahnya.

Mugni menyoroti pentingnya langkah serius dalam penanganan PMK, mengingat peningkatan kebutuhan daging sapi selama bulan suci Ramadhan. “Selain kerugian yang dialami peternak, kebutuhan daging pada bulan puasa pasti meningkat. Jangan sampai kebutuhan daging ini tidak tercukupi karena kasus PMK,” katanya.

Lebih lanjut, DPRD Jatim berkomitmen memantau penyebaran PMK di seluruh daerah. “Kami akan terus memonitoring PMK ini dan terjun langsung ke tengah masyarakat,” tegasnya.

Kasus PMK di Jatim Meningkat Drastis

Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, sebelumnya menyampaikan bahwa kasus PMK di Jawa Timur meningkat tajam pada akhir tahun 2024 hingga awal 2025. Rata-rata jumlah kasus harian mencapai lebih dari 250 kasus, dibandingkan sebelumnya yang hanya 10 kasus per hari.

“Jumlah hewan rentan PMK di Jatim sangat besar, yakni 9,2 juta ekor. Rinciannya, sapi sebanyak 3,4 juta, kambing 5 juta, domba 610 ribu, kerbau 10 ribu, dan babi 107 ribu,” ujar Adhy.

Adhy menambahkan bahwa kebutuhan vaksin di Jatim pada 2024 mencapai 7,2 juta dosis, namun ketersediaan saat ini masih jauh dari angka tersebut. Bantuan Kementerian Pertanian pada akhir Desember 2024 hanya sebanyak 12.500 dosis, sementara belanja vaksin oleh Pemprov Jatim baru mencapai 320 ribu dosis dan masih dalam proses pembelian.

“Kami juga rencanakan bantuan dari Kementan sebanyak 1,4 juta dosis. Namun, kekurangan vaksin di Jatim masih sekitar 5,4 juta dosis. Kami akan mengupayakan akses anggaran BTT provinsi dan kabupaten/kota untuk menutupi kekurangan vaksin serta mendukung operasi vaksinasi,” jelas Adhy.

Dengan situasi ini, pemerintah diharapkan lebih sigap dan kompak dalam mengatasi lonjakan kasus PMK, agar dampaknya terhadap perekonomian peternak dan kebutuhan masyarakat dapat diminimalkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *